Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjalankan efisiensi anggaran secara besar-besaran, memperkuat tata kelola yang bersih, serta memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam tahun pertama masa pemerintahannya, Presiden menyebut negara berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana hasil penghematan itu kemudian dialihkan ke berbagai program prioritas yang bersifat produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Presiden, kebijakan fiskal yang diterapkan membuktikan bahwa efisiensi signifikan dapat dilakukan tanpa mengganggu program strategis. Penghematan diperoleh dengan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, serta kajian yang berlebihan.
Ia menekankan bahwa pemerintah kini berfokus pada tindakan konkret ketimbang analisis berulang. Kebutuhan infrastruktur desa, penyediaan jembatan, hingga pemenuhan pangan masyarakat harus segera direalisasikan tanpa berlarut dalam proses administratif yang tidak perlu.
Selain efisiensi belanja, Presiden juga menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan optimalisasi aset negara. Ia mengapresiasi kinerja Danantara yang dalam waktu kurang dari satu tahun mencatat capaian efisiensi dan reformasi hingga empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Presiden menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) di atas 8 persen, lebih tinggi dari target awal 7 persen. Ia mendorong para menteri untuk meningkatkan kinerja dan berani menetapkan standar yang lebih ambisius.
Di sisi lain, komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan. Presiden menekankan tidak ada kompromi dalam penegakan hukum terhadap praktik korupsi di seluruh tingkatan, baik di pemerintahan maupun dunia usaha. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses hukum tetap menjunjung prinsip keadilan dan menghindari kesalahan penegakan hukum.
Secara keseluruhan, strategi pembangunan ekonomi nasional diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada reformasi tata kelola yang bersih, efisien, dan berintegritas sebagai fondasi menuju Indonesia sebagai negara maju. /Red
About The Author
