OTT BUPATI PATI - Bupati Pati Sudewo bersama tersangka lainnya mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama 3 tersangka lainnya serta mengamankan barang bukti sebesar Rp 2,6miliar terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. SERGAPNEWS/ALI
SERGAPNEWS, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati, Sudewo. sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus, yakni:
- Kasus dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa yang membuat Sudewo ditangkap KPK pada 20 Januari 2026.
- Kasus suap proyek rel kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat Sudewo masih menjabat anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.
Sorotan soal gaji bupati kecil
Sorotan soal gaji bupati kecil mencuat setelah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zanubi, mengaitkan dugaan korupsi Bupati Pati, Sudewo, dengan minimnya gaji kepala daerah.
“Jadi diantara kita itu tidak ada yang enggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang enggak sial,” ujar Bursah, Selasa (20/1/2026).
KPK menegaskan gaji kecil bukan alasan pembenaran seseorang melakukan tindak pidana korupsi.
“Kepala daerah adalah jabatan publik yang merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi. Amanah tersebut semestinya dijaga dengan penuh tanggung jawab, bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026).
Berapa gaji Sudewo selaku Bupati Pati?
Gaji bupati diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980.
Dimana dalam beleid itu disebut bahwa gaji pokok bupati Rp 2,1 juta per bulan.
Selain gaji, bupati juga mendapatkan tunjangan lainnya seperti tunjangan jabatan Rp3,78 juta per bulan sesuai Keppres Nomor 68 Tahun 2001
Di luar itu, Sudewo juga mendapatkan fasilitas lainnya dari negara yang bersumber dari APBD seperti kendaraan dinas, rumah dinas, seragam dinas, biaya perjalanan dinas, biaya operasional, biaya kesehatan, dan sebagainya.
Biaya operasional ini tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
OTT – Petugas menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Pemerintah Kabupaten Pati saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama 3 tersangka lainnya serta mengamankan barang bukti sebesar Rp 2,6miliar terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. SERGAPNEWS/ALI
Harta kekayaan Sudewo yang dilaporkan
Sudewo memiliki total kekayaan hingga Rp31.519.711.746.
Total bersih kekayaan Sudewo sehingga Sudewo tidak memiliki utang.
Politisi Partai Gerindra ini mempunyai aset 31 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp17.030.885.000.
Sebanyak 31 bidang tanah dan bangunan itu tersebar di sejumlah wilayah, dengan rincian 11 bidang di Solo, 10 bidang di Pati, tiga di Pacitan, dua di Yogyakarta, serta satu bidang masing-masing di Bogor, Wonogiri, Depok, Blora, dan Tuban.
Sudewo juga memiliki enam mobil dan dua motor senilai Rp 6.336.050.000. (Red,Ali)
About The Author
